moniczflo

“ PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA MASA REPUBLIK INDONESIA KE III ( 1965 – 1998 ) “

Posted on: December 16, 2010

Tugas Mata Kuliah

PENGANTAR ILMU POLITIK

“ PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA MASA REPUBLIK INDONESIA KE III ( 1965 – 1998 ) “

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :

Monica Florencia ( 1423010001 )

Linda Yuliawati ( 142301000)

Yeni Octavianti ( 1423010012 )

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Surabaya

2010 / 2011

  • Demokrasi pada periode 1965 – 1998

Landasan formil pada periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan MPRS. Usaha untuk meluruskan kembali penyelenggaraan pada Demokrasi Terpimpin, dengan mengadakan tindakan untuk korektif. Ketetapan MPRS No. III / 1963 yang menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup di batalkan menjadi jabatan efektif lima tahun sekali. Ketetapan MPRS No. XIX / 166 telah menentukan ditinjaunya produk legislatif dan atas dasar UU No. 19 / 1964 di ganti dengan UU baru No. 14 / 1970 yang menetapkan kembali asas “ kebebasan badan – badan pengadilan “. DPR diberi hak control, dan tetap berfungsi membantu pemerintah.

Begitu pula tata tertib pasal yang diberikan wewenang kepada Presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai secara mufakat antar badan legislatif. ABRI di beri landasan konstitusionil. Dan pers diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan partai politik bergerak untuk menyusun kekuatan, menjelang pemilu 1979. Diharapkan terbinanya partisipasi dan diadakan pembangunan ekonomi secara teratur.

Setelah Demokrasi Pancasila, perkembangan demokrasi tidak hanya pada keadaan social, kulturia, geografis, dan ekonomi tetapi juga penilaian kita dimasa lampau, yaitu badan eksekutif tidak kuat dan tidak kontinyu akan memerintah secara efektif sekalipun program eksekutif tidak kuat dan ini malah membawa kebobrokan ekonomi oleh karena kekuasaan yang dimiliki sia – sia.

Beberapa perumusan tentang Demokrasi Pancasila sebagai berikut :

  1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas Negara hukum dan kepastian hukum.
  2. Demokrasi dalam bidang hokum pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara.
  3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya membawa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yangt bebas tidak memihak.

Secara umum dapat dijelaskan, watak Demokrasi Pancasila sama dengan

Demokrasi pada umumnya. Karena pada Demokrasi Pancasila memandang kedaulatan, begitu pula partisipasi politik, perlindungan dan jaminan bagi warga Negara dalam menjalankan politik adalah sama.

Namun “ Demokrasi Pancasila “ dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan belum sampai pada tatanan prasis atau penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. Hal ini ditandai oleh :

  1. Dominannya peranan ABRI
  2. Birokratisasi dan sentralisasi pengembalian keputusan politik
  3. Pesebirian peran dan fungsi partai politik
  4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik
  5. Masa pengembang
  6. Monolitisasi ideologi negara
  7. Info porasilembaga non pemerintah

Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru ;

  • Perkembangan GPD per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70 dan pada 1996 mencapai lebih US$1000
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minim
  • Sukses REPELITA ( Rancangan Pembangunan Lima Tahun )
  • Sukses gerakan wajib belajar
  • Sukses gerakan nasional orang tua asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan sistem Orde Baru :

  • Semarak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN )
  • Pembangunan di Indonesia tidak merata dan timbul kesenjangan pembangunan antara pusat daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
  • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  • Kecemburuan antar penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun – tahun pertamanya
  • Bertambahnya kesenjangan sosial ( perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi Si Kaya dan Si Miskin )
  • Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyaknya Koran dan majalah yang dibreidel
  • Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “ penembakan misterius “ ( petrus )
  • Tidak ada rencana suksensi ( penurunan kekuasaan ke pemerintah / presiden selanjutnya )

Sumber :

http://danielbiologi.blogspot.com/2010/10/sejarah-demokrasi-di-indonesia.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Categories

%d bloggers like this: